SANGATTA – Lambannya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan serius Fraksi Rakyat Kutim (FRK). Mereka tengah menyusun laporan analitik yang memuat dugaan pelanggaran dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran oleh pejabat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim.
Aktivis FRK, Faisal Afzalul Fauzan, menjelaskan bahwa realisasi APBD seharusnya telah memasuki tahap signifikan di pertengahan tahun. Namun hingga Jumat, 11 Juli 2025, data di laman resmi LPSE Kutim menunjukkan bahwa dana yang telah digunakan—baik melalui proses lelang maupun non-lelang—baru sekitar Rp124,9 miliar. Angka itu dinilai sangat rendah mengingat kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
“Keterlambatan ini bukan hal teknis semata. Ada persoalan serius dalam proses perencanaan dan penganggaran yang kami telusuri. Bahkan kami menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan yang melibatkan pejabat struktural,” ujar Faisal dalam keterangan kepada ulinborneo.id.
Ia menyebut, kendala tersebut berakar dari buruknya tata kelola dan penyalahgunaan kewenangan dalam tahapan penyusunan anggaran. Padahal, menurutnya, pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempercepat belanja anggaran.
Beberapa regulasi yang mestinya menjadi panduan pelaksanaan APBD antara lain Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, serta Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ. Di tingkat lokal, terdapat pula Peraturan Bupati Kutim Nomor 10 Tahun 2025 yang merupakan perubahan ketiga terhadap APBD 2025.
“Kalau peraturannya sudah jelas, seharusnya pelaksanaannya tinggal dijalankan. Namun kenyataannya, perda perubahan APBD justru terkatung-katung tanpa kejelasan,” sambungnya.
Faisal mengungkap bahwa FRK telah mengumpulkan data primer dan sekunder, termasuk informasi personal dari pejabat yang diduga menjadi aktor kunci dalam lambatnya proses pengesahan dan pelaksanaan anggaran. Ia menegaskan bahwa laporan resmi akan segera diajukan kepada instansi pengawas, sebagai langkah pembenahan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah.
“Ini bukan sekadar evaluasi. Ini langkah pembongkaran masalah sistemik yang berpotensi merugikan masyarakat luas. Kami akan publikasikan temuan ini agar warga Kutim memahami apa yang sebenarnya terjadi,” tegasnya.




